Jakarta, CNBC Indonesia – Tabungan masyarakat kelas menengah ke bawah tergerus. Per April 2024, secara bulanan tabungan nominal di bawah Rp 100 juta turun 0,7%.

Mengacu data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total nominal simpanan di bank umum bulan April 2024 mencapai Rp8.703 triliun, naik 0,41% month to month (MoM). Adapun jumlah rekening simpanannya mencapai 574,27 juta rekening, atau naik 0,6% secara bulanan.

Sementara itu, uang di rekening masyarakat dengan tabungan rendah ini terus tergerus. Per April 2024, tabungannya telah turun 0,7% dari bulan lalu menjadi Rp1.054 triliun.

Hal ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang terus memakan tabungan.

Pasalnya, masyarakat dengan tabungan kurang dari Rp100 juta mendominasi rekening simpanan ini dengan porsi sebesar 98,8% dari total rekening simpanan. Adapun kepemilikannya berjumlah 567,4 juta rekening.

Sebaliknya, uang di tabungan orang kaya justru semakin bertambah.

Simpanan Rp500 juta-Rp1 miliar diketahui mengungguli peringkat kenaikan terbanyak sebesar 1,1% menjadi Rp600 triliun. Di posisi kedua, simpanan Rp1 miliar-Rp2 miliar juga naik sebesar 1% menjadi Rp525 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan nominal kurang dari Rp 500 juta melambat.

Per April tabungan dengan nominal kurang dari Rp 100 juta turun 4,06% yoy. Purbaya menilai hal itu disebabkan oleh periode libur lebaran, sehingga masyarakat banyak yang menghabiskan uangnya. “Tapi secra makro mungkin mengurangi tabungan jangka pendek dan panjang,” kata Purbaya, Selasa (28/5/2024).

Akan tetapi dia menilai tabungan dengan nominal kurang dari Rp 500 juta akan kembali naik. “Ini musiman saja,” katanya.

Purbaya juga mengatakan bahwa daya beli masyarakat bisa tertekan bila kebijakan Tapera ini telah berjalan. Dia menilai dampak terbesar akan terasa bagi masyarakat kelas menegah bawah yang memiliki tabungan di bawah Rp100 juta.

“Ya jelas pasti pengaruh. Jadi, disposable income-nya kan turun. Jadi, ya seandainya bisa akses uang itu nanti, masih nanti,” kata Purbaya, Selasa (28/5/2024).

Akan tetapi, dia berharap uang yang dipotong tersebut bisa diputar untuk meningkatkan perkonomian bangsa. “Kalau ekonominya bagus, kan masyarakatnya juga bagus,” jelasnya.

Potongan Tapera

Di saat yang bersamaan, segenap warga Indonesia diketahui tengah memprotes kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang direncanakan akan memotong sebanyak 2,5% dari gaji pekerja di tabungannya.

Sebelumnya, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan, buruh menolak aturan ini. Dia juga bilang buruh tidak pernah dilibatkan dalam lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2024 yang merevisi PP Tapera sebelumnya PP Nomor 25 Tahun 2020.

“Sudah berat gajinya dipotong sekarang tabungan buruh sudah gak ada, kami kecewa dan menolak ini. PP ini tidak pernah ada keterlibatan secara komunikasi dengan pekerja buruh,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani meminta regulasi Tapera dikaji ulang karena memberatkan. Program ini juga tak wajib bagi para buruh. Dia juga mengungkapkan sejak awal kalangan serikat pekerja tidak dilibatkan dalam menyusun regulasi tersebut.

“Pemotongan 3% sangat memberatkan buruh dan kami mengusulkan Tapera tidak bersifat wajib. Kami usulkan bersifat opsional dan menjadi pilihan untuk bisa ikut atau tidak,” timpalnya.

Diketahui, persentase besaran simpanan Tapera paling baru ditetapkan dalam Pasal 15 PP 21/2024. Dalam Pasal 15 ayat 1 PP itu disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Ayat 2 Pasal 15 nya mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN atau APBD diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Untuk pekerja BUMN, BUMD, dan Swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk pekerja mandiri diatur oleh BP Tapera, namun dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanannya dihitung dari penghasilan yang dilaporkan.

“Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi,” sebagaimana tertulis dalam ayat 6 Pasal 15.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Ini Dia Bank Penguasa Duit Warga RI


(mkh/mkh)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *