Jakarta, CNBC Indonesia – PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menyambut baik potensi pengembangan hilirisasi yang dicanangkan pemerintahan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir mengatakan pihaknya merasa beruntung karena pemerintahan yang akan datang berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Secara politik, kita beruntung kita ada kontinuitas dengan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih bahwa kebijakan-kebijakan hilirisasi akan berlanjut. Menurut pengamat saya potensinya luar biasa,” ujar Boy saat ditemui wartawan usai Konferensi Pers, Rabu, (15/5/2024).
Terkait potensi industri, Erick menyebutkan bahwa Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya kekayaan sumber daya alam (SDA). Sehingga, modal ini sejalan dengan target pengembangan dari pemerintah.
“Cuma dulu-dulu kita semua terlena sudahlah, dengan kita dibimbing oleh pemerintah harus hilirisasi menurut saya benar. Benar sekali, prospek itu akan sangat besar,” kata dia.
Adaro memang tengah mencari alternatif produk hasil hilirisasi batu bara. Beberapa pilihan pun tengah dipertimbangkan.
“Intinya sebetulnya coal to liquid atau coal to gas atau coal to bukan liquid bukan gas jadi produk tetapnya padat tapi bentuknya pupuk segala macam,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan perusahaan batu bara di Indonesia yang telah mendapatkan perpanjangan kontrak penambangan batu bara menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus melaksanakan kewajibannya untuk merealisasikan proyek hilirisasi batu bara.
Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Idris Sihite mengungkapkan bahwa sudah ada 11 perusahaan tambang batu bara yang mendapatkan perpanjangan kontrak tambang menjadi IUPK.
Oleh karena itu, dia pun menekankan agar ke-11 perusahaan tersebut segera menjalani hilirisasi batu bara di Indonesia. Hal itu menurutnya sudah dicantumkan sebagai syarat saat perusahaan ingin mendapatkan perpanjangan operasional menjadi IUPK.
“11 perusahaan wajib melakukan hilirisasi. Pokoknya perusahaan batu bara (yang sudah dapat IUPK) wajib hilirisasi. Karena perpanjangannya itu mempersyaratkan itu juga, ada skemanya ada di tahun 2026, ada 2029 gitu kan, itu konteksnya,” ungkap Idris saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/3/2023).
Seperti diketahui, beberapa perusahaan batu bara yang telah mendapatkan perpanjangan operasional menjadi IUPK, antara lain adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan beberapa perusahaan batu bara lainnya.
PT KPC dan PT Arutmin Indonesia merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Adaro Indonesia merupakan anak usaha dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Kideco Jaya Agung merupakan anak usaha dari PT Indika Energy (INDY).
Artikel Selanjutnya
ADRO Tebar Dividen, Boy Thohir Hingga TP Rachmat Dapat Segini
(mkh/mkh)